canadian pharmacy no prescription needed viagra female viagra for sale cialis no prescription needed canadian pharmacy antibiotics where to buy viagra online cialis no prescription needed



Sejarah

SEJARAH TERBENTUK DAN PERKEMBANGAN
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

MASA KERAJAAN

    Sebelum masa penjajahan Belanda keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut adat ketataneggaraan Gorontalo.

    Daerah Gorontalo yang sekarang terdiri dari wilayah Kota Madya Dati II Gorontalo sebagai bagian yang menunggal utuh dengan daerah-daerah nusantara lainnya.

    Semenjak dahulu kala sekelompok masyarakat yang teratur di kenal sebagai suku bangsa Gorontalo.

    Mr.C.Vollenhoven yang terkenal dalam mengadakan pembagian wilayah Indonesia atas 19 wilaya hukum adat, telah menempatkan daerah Gorontalo sebagai salah satu daerah hukum adat tersendiri dalam pembagiannya itu.

    Dalam catatan riwayat, didataran Gorontalo telah tumbuh dan berkembang beberapa kerajaan yang cukup besar pengaruhnya, karena beberapa diantaranya menguasai daerah yang meliputi seluruh daerah pantai teluk tomini.

    Kerajaan-kerajaan itu adalah :

    -          Kerajaan Suwawa.

    -          Kerajaan Limboto.

    -          Kerajaan Gorontalo.

    -          Kerajaan Balango.

    -          Kerajaan Atinggola.

    Kerajaan-kerajaan tersebut tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang di kenal dengan sebutan “LIMO POHALAA” (Persaudaraan atau serikat lima kerajaan).

    Di daerah “LIMO POHALAA” inilah dilaksanakan yurisdiksi hukum adat yang sama yaitu hukum adat Gorontalo sebagai salah satu dari 19 hukum adat tersebut.

    Setelah Agama Islam masuk di Gorontalo pada tahun 1525 maka kerajaan itu dalam perkembangannya secara bertahap menjadi kerajaan Islam.

    Setelah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam, maka kepala pemerintah dipimping oleh seorang raja atau sultan. Untuk menjalankan pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 (tiga) bagian yang di kenal BUATULE TOTOLU yaitu:

    1. Buatulo Bantayo yang dikepalai oleh Bate (Pemangku adat) bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.
    2. Buatulo Saraa (Syara’) yang dikepalai oleh seorang qadli bertugas dalam bidang hukum agama seperti nikah, talak, cerai, ruju’, malwaris, hadlona dan lain sebagainya yang sehubungan dengan itu.
    3. Buatulo Bala dikepalai oleh Apitalau (Kapitan laut) yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

    Kemudian pada masa pemerintahan Raja Motolodulakiki ditentukan hubungan antara adat dan syara’ yang diatur dalam ketentuan yang berbunyi “Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to adati (adat bersendi syara’, syara’ bersendi adat)” yang berarti bahwa baik adat maupun syara’ dapat berlaku, asal satu sama lainnya tidak bertentangan.

    Kemudian pada masa pemerintahan Raja Eyato, terjadi perubahan besar dalam bidang hukum khususnya dalam hukum adat yang diatur dalam suatu ketentuan yang berbunyi : “Adat hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to kuruani” (Adat bersendi syara’- syara’ bersendi Al-Qur’an)”.

    MASA PENJAJAHAN

      Penjajahan Belanda masuk ke Daerah Gorontalo pada abad 17, dengan masuknya penjajahan Belanda, maka dalam perkembangan politiknya akhirnya seluruh pemerintahan kerajaan di daerah Gorontalo di hapus secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 dan diletakkan langsung di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

      Sejak itu seluruh daerah Gorontalo (Daerah “LIMO POHALAA” langsung berada di bawah Rechtsreeks Bestuur, dijadikan bagian daerah Afdeling yang diperintah seorang Aisisten Resideng yang berkedudukan di bandar Gorontalo. Dan organisasi pemerintahan tidah mengalami perobahan tetap seperti pada masa kerajaan. Pegawai Syara’ atau ke qadlian tetap melaksanakan tugasnya dibidang hukum agama. Qadli beserta stafnya digaji oleh pemerintah Belanda, kemudian pada tahun 1970 Qadli bersama stafnya tidak di beri gaji lagi, sebagai penggantinya di beri honororium yang berasal dari :

      -          Upah Nikah Rp 5,- (lima rupiah);

      -          Upah Pembahagian harta peninggalan 22 %;

      -          Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

      Kemudian pada tahun 1942 Jepang memerintah di Gorontalo sampai tahun 1945, organisasi pemerintahan tidak mengalami perubahan, karena Jepang lebih memperhatikan pertahanan keamanan dari pada administasi pemerintahan, sehingga tugas keqadlian atau pegawai syara’ juga tidak mengalami perubahan, yang berubah hanyalah nama penguasa seperti Residen menjadi Sun Ken Rikan, Jogugu menjadi Gunco dan kepala kampung menjadi Sunco.

      Dengan demikian dapatlah kita lihat bahwa Pengadilan Agama sejak zaman kerajaan atau jauh sebelum penjajah masuk di dataran daerah Gorontalo Pengadilan Agama sudah ada, meskipun istilahnya pada masa itu dikenal sebagai Kantor Keqadlian yang berdasar begitu banyak peraturan-peraturan tersendiri, baik berdasarkan peraturan kekuasaan militer Belanda peraturan-peraturan Residen maupun berdasarkan peraturan Swapraja dan adat.

      Tugas-tugas ke qadlian itu khusus meliputi perkara-perkara antara orang-orang islam yang menurut adat istiadat sperti nikah/kawin, cerai, rujuk, mahar, hadlonah, nafkah, malwaris, dan lain sebagainya;

      Kemudian pelaksanaan sidang di lanjutkan di mesjid/mushollah dan diserambi rumah, berhubungan pada masa itu sarana gedung dan fasilitas isinya belum ada, dan personilnya sedikit sekali yaitu 1 (satu) orang Qadli 4 orang Imam dan beberapa orang sebagai Kasisi (Modim), serta volume perkaranya sangat sedikit.

      MASA SETELAH MERDEKA

        Dari tahun 1945-1952 qadli tetap melaksanakan tugasnya dalam hal nikah, talak, cerai, rujuk dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hukum Islam.

        Kemudian pada tahun 1952 dengan berdirinya Kantor urusan Agama, maka pelaksanaan pencatatan nikah, talak, rujuk, beralih ke kantor urusan Agama, sedangkan cerai selain talak dan lain sebagainya yang berhubungan dengan itu tetap di tangani qadli.

        Setelah diadakan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, (termasuk Gorontalo) dan Maluku, maka pada bulan Nopember 1962 terbentuklah Pengadilan Agama /Mahkamah Syari’ah Gorontalo, pembentukan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1958, meskipun sarana gedungnya belum ada, maka untuk sementara menumpang di Kantor Perwakilan Departemen Agama Gorontalo yang sekarang telah di jadikan Mess Pegawai Departemen Agama Kotamadya Gorontalo.

        Setelah terbentuknya Pengadilan Agama Gorontalo, maka tugas dan wewenang Qadli beralih ke Pengadilan Agama, sehingga Qadli hanya menangani khusus upacara keagamaan/upacara adat saja dan Qadli tetap ada di Gorontalo, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota).

        Perkembangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Mahkamah Syari’ah sejak dibentuknya mengalami pasang surut, tetapi pada saat terakhir ini yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama dan Pengadilan Mahkamah Syar’iah menunjukan bahwa pengadilan agama sudah menjadi kebutuhan yang pokok bagi masyarakat khususnya masyarakat umat Islam Indonesia.

        Lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, nafkah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

        Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelengaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justce system), terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

        Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan terhadap hal-hal mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh komisi yudisial.

        Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelengaraan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan integritas dan akuntabilitas Hakim, disamping itu pula membawa konsekwensi terhadap pengembangan dan pegelolaan Peradilan Agama dimasa yang akan datang, baik dari segi administrasi, finansial, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kearah yang lebih baik.

        Dengan berlalunya waktu, terdapat beberapa nama para ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Gorontalo sebagai berikut :

        1. Idris Dunggio, beliau menjadi pimpinan pada Kantor Pengadilan Agama Gorontalo yaitu sejak tahun 1962 s.d tahun 1971.
        2. Hasan Katili, beliau menjadi pimpinan pada Kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 1971 s.d tahun 1973 kemudian menjabat lagi pada tahun 1975 s.d tahun 1979;
        3. Halid Kasim Hasiru, beliau menjabat sebagai pimpinan pada Kantor Pengadilan Agama Gorontalo pada tahun 1973 s.d tahun 1975.
        4. Drs. Moeh. Natsir R. Pomalingo, beliau diangkat menjadi Ketua/hakim agama yang definitif pada Kantor Pengadilan Agama Gorontalo yaitu pada tahun 1979 sampai tanggal 14 Desember 1981.
        5. Drs. Saifuddin Noorhadi, beliau menjadi pimpinan Kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 1979 s.d tahun 1988.
        6. Drs. Hi. Suhartoyo, beliau menjadi pimpinan kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 1990 s.d 1996;
        7. Drs. Hi. Kahar Abd. Hamid, beliau menjadi pimpinan kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 1996 s.d tahun 1999;
        8. Drs. Iskandar Paputungan, beliau menjadi pimpinan Kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 1999 s.d tahun 2002;
        9. Alwy Yahya Assagaf, SH, beliau menjadi pimpinan kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2002 s.d tahun 2008;
        10. Drs. Supardi, beliau menjadi pimpinan Kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2008 s.d tahun 2010;
        11. Drs. Hi. Mohamad Yamin, SH,MH, beliau menjadi pimpinan kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
        12. Drs. Muhtar, SH. MH, beliau menjadi pimpinan kantor Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

        Kontak Yahoo

        Petugas Informasi
        Meja I
        Meja II

        Bahasa Asing / Foreign Language

        Indonesian Arabic Chinese (Simplified) English

        Perkara & Persidangan

        • BIAYA PERKARA
          Yang Berlaku Bagi Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Gorontalo
        • RADIUS YURISDIKSI
          Biaya Panggilan Berdasarkan Jarak Tempat Kediaman Pihak Yang Berperkara

        • KEUANGAN PERKARA 
          Rincian Pengeluaran Biaya Perkara Untuk Setiap Pihak Yang Berperkara 

        • PANGGILAN GHOIB
          Panggilan Sidang Bagi Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya
        • PUBLIKASI PUTUSAN
          Putusan PA. Gorontalo Yang Telah Dianomisasi di Direktori Putusan Bisa Di Download dalam format PDF

        • INFORMASI PUBLIK & PELAPORAN
          Portal Layanan Informasi Badan Peradilan Agama
        • PENGADUAN ONLINE 
          Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Atau Pihak Yang Merasa Tidak Puas Dengan Pelayanan di Pengadilan Agama Gorontalo

        • SMS GATEWEY PERKARA
          Bentuk Pelayanan Terbaru Dari Pihak Pengadilan Agama Gorontalo, untuk mendapatkan informasi perkara dari jadwal sidang, tanggal putus, akta cerai dll hanya melalui SMS ke pusat center kami

        • FORMULIR PERMINTAAN DATA AKTA CERAI
          Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi akta cerai oleh pihak yang berperkara 
        womens viagra online